Teori Politik Klasik Plato

TEORI POLITIK KLASIK PLATO

Oleh : SRI RAHAYU

A. Sejarah Terbentuknya Teori Politik Plato 

Teori politik Plato terbentuk dalam konteks sejarah Yunani kuno, khususnya pada abad ke-5 dan ke-4 SM. Berikut adalah beberapa peristiwa dan pengaruh yang membentuk teori politik Plato:

1.  Latar Belakang 

Teori politik Plato terbentuk dalam konteks sejarah Yunani kuno, khususnya pada abad ke-5 dan ke-4 SM. Pada saat itu, Athena sedang mengalami perubahan besar dalam sistem politik dan sosial.

Plato lahir pada tahun 427 SM di Athena, Yunani. Ia berasal dari keluarga aristokrat dan memiliki hubungan dekat dengan filsuf Socrates. Plato sangat dipengaruhi oleh ajaran Socrates dan kemudian mengembangkan teori politiknya sendiri.

2. Pengaruh Sokratis 

Plato adalah murid Sokr contention yang memiliki pengaruh besar pada pemikiran Plato. Sokr contention menekankan pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam kehidupan manusia.

Socrates memiliki pengaruh besar pada Plato. Socrates percaya bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Ia juga percaya bahwa manusia harus mencari pengetahuan dan kebijaksanaan melalui dialog dan refleksi.

3.  Kritik terhadap Demokrasi Athena : Plato hidup pada masa ketika Athena sedang mengalami krisis demokrasi. Ia menyaksikan bagaimana demokrasi Athena dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan.

4.  Pengaruh Pythagoras 

Plato juga dipengaruhi oleh ajaran Pythagoras yang menekankan pentingnya matematika dan kebijaksanaan dalam memahami realitas.

5.  Pengalaman Pribadi 

Plato memiliki pengalaman pribadi yang pahit dengan politik Athena, termasuk kematian gurunya, Sokr contention, yang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Athena.

Plato memiliki pengalaman politik yang terbatas, tetapi ia sangat terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa politik pada saat itu. Ia menyaksikan kekacauan dan ketidakstabilan politik di Athena, termasuk pemerintahan tirani dan perang Peloponnesos.

6. Pembentukan Teori Politik 

Plato membentuk teori politiknya berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan politiknya. Ia percaya bahwa sistem politik yang ideal adalah sistem yang berdasarkan pada keadilan dan kebijaksanaan. Ia juga percaya bahwa filsuf harus memimpin masyarakat karena mereka memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan keadilan.

B.  Perkembangan Teori Politik Plato 

Teori politik Plato berkembang melalui beberapa tahap:

1.  Pembentukan Konsep Idealisme : Plato membentuk konsep idealisme yang menekankan pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam memahami realitas.

2.  Kritik terhadap Demokrasi : Plato mengkritik demokrasi Athena dan mengembangkan konsep pemerintahan ideal yang dipimpin oleh filsuf.

3.  Pembentukan Struktur Masyarakat : Plato membagi masyarakat menjadi tiga kelas: filsuf, prajurit, dan petani/pengrajin.

C.  Konsep Teori Politik Plato

Teori politik Plato berfokus pada konsep idealisme dan keadilan, serta peran penting dari para filsuf dalam pemerintahan. 

1.  Idealisme 

Idealisme adalah suatu konsep dalam teori politik yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Idealisme politik berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan yang ideal dan mulia, seperti keadilan, kebebasan, dan perdamaian.

a.  Ciri-Ciri Idealisme 

1.  Penekanan pada Nilai-Nilai Moral : Idealisme politik menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

2.  Pencapaian Tujuan Ideal : Idealisme politik berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan yang ideal dan mulia, seperti keadilan, kebebasan, dan perdamaian.

3.  Kritik terhadap Realisme : Idealisme politik sering kali kritik terhadap realisme politik, yang dianggap terlalu fokus pada kepentingan nasional dan kekuasaan.

4.  Penekanan pada Kerjasama Internasional : Idealisme politik menekankan pentingnya kerjasama internasional dan diplomasi dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

b.  Jenis-Jenis Idealisme 

1.  Idealisme Liberal : Idealisme liberal menekankan pentingnya kebebasan individu dan hak asasi manusia dalam pembuatan kebijakan politik.

2.  Idealisme Sosial : Idealisme sosial menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan dalam pembuatan kebijakan politik.

3.  Idealisme Internasional : Idealisme internasional menekankan pentingnya kerjasama internasional dan diplomasi dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

c.. Kelebihan Idealisme 

1.  Penekanan pada Nilai-Nilai Moral : Idealisme politik menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam pembuatan kebijakan politik.

2.  Pencapaian Tujuan Ideal : Idealisme politik berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan yang ideal dan mulia.

3.  Kerjasama Internasional : Idealisme politik menekankan pentingnya kerjasama internasional dan diplomasi dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

d.  Kekurangan Idealisme 

1.  Kurangnya Realisme : Idealisme politik sering kali dianggap kurang realistis dalam menghadapi tantangan politik yang kompleks.

2.  Kurangnya Fleksibilitas : Idealisme politik dapat kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi politik.

3.  Kurangnya Kemampuan untuk Menghadapi Konflik : Idealisme politik dapat kurang mampu menghadapi konflik dan tantangan politik yang kompleks.

2.  Keadilan 

Keadilan adalah konsep yang sangat penting dalam teori politik. Keadilan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana setiap individu atau kelompok diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hak-hak mereka. Berikut adalah beberapa konsep keadilan yang berbeda:

1.  Keadilan Distributif : Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya dan manfaat dalam masyarakat. Keadilan distributif dapat dicapai melalui prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kebutuhan, dan kontribusi.

2.  Keadilan Prosedural : Keadilan prosedural berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan prosedur yang digunakan dalam masyarakat. Keadilan prosedural dapat dicapai melalui prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

3.  Keadilan Retributif : Keadilan retributif berkaitan dengan hukuman dan sanksi yang diberikan kepada individu atau kelompok yang melakukan kesalahan. Keadilan retributif dapat dicapai melalui prinsip-prinsip seperti proporsionalitas dan keadilan.

Teori Keadilan 

1.  Teori Keadilan Plato : Plato percaya bahwa keadilan adalah keadaan di mana setiap individu melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan posisinya dalam masyarakat.

2.  Teori Keadilan Aristoteles : Aristoteles percaya bahwa keadilan adalah keadaan di mana setiap individu diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hak-hak mereka.

3.  Teori Keadilan John Rawls : John Rawls percaya bahwa keadilan adalah keadaan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan mereka dan di mana sumber daya didistribusikan secara adil.

3.  Tripartit Soul 

Plato percaya bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian:

1.  Rasional : Bagian ini bertanggung jawab atas kemampuan berpikir dan membuat keputusan.

2.  Spirituil : Bagian ini bertanggung jawab atas kemampuan untuk merasa dan memiliki semangat.

3.  Apsari : Bagian ini bertanggung jawab atas kemampuan untuk merasa lapar dan haus.

4.  Pemerintahan Ideal 

Pada teori politik Plato, pemerintah ideal adalah pemerintahan yang dipimpin oleh filsuf yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk memerintah. Pemerintah ideal ini disebut sebagai "aristokrasi" atau pemerintahan oleh yang terbaik.

a.  Ciri-Ciri Pemerintah Ideal 

1.  Dipimpin oleh Filsuf : Pemerintah ideal dipimpin oleh filsuf yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk memerintah.

2.  Berbasis pada Keadilan : Pemerintah ideal berbasis pada keadilan dan membuat keputusan yang berdasarkan pada kebaikan masyarakat.

3.  Mengutamakan Kepentingan Masyarakat : Pemerintah ideal mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak membeda-bedakan antara individu-individu.

4.  Menggunakan Pengetahuan dan Kebijaksanaan : Pemerintah ideal menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat.

b.  Struktur Pemerintah Ideal 

1.  Filsuf-Raja : Filsuf-raja adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk memerintah.

2.  Dewan Penasihat : Dewan penasihat terdiri dari individu-individu yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan saran kepada filsuf-raja.

3.  Prajurit : Prajurit adalah individu-individu yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk melindungi masyarakat.

c.  Kelebihan Pemerintah Ideal 

1.  Keadilan : Pemerintah ideal dapat mencapai keadilan dan membuat keputusan yang berdasarkan pada kebaikan masyarakat.

2.  Efisiensi : Pemerintah ideal dapat membuat keputusan yang tepat dan efisien karena dipimpin oleh filsuf yang memiliki kebijaksanaan.

3.  Stabilitas : Pemerintah ideal dapat mencapai stabilitas dan keamanan karena dipimpin oleh filsuf yang memiliki kemampuan untuk memerintah.

D. Pembagian Struktur Masyarakat Menurut Plato

Struktur masyarakat menurut teori Plato terdiri dari tiga kelas yang berbeda, yaitu:

1.  Filsuf (Pemimpin) : Kelas ini terdiri dari individu yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk memerintah. Mereka adalah pemimpin yang ideal karena mereka memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan keadilan.

2.  Prajurit (Pejuang) : Kelas ini terdiri dari individu yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk melindungi masyarakat.

3.  Petani dan Pengrajin (Produsen) : Kelas ini terdiri dari individu yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.

a. Karakteristik Masing-Masing Kelas 

1.  Filsuf :

- Memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan tentang kebenaran dan keadilan

- Mampu memerintah dengan bijak dan adil

- Berorientasi pada kebaikan masyarakat

2.  Prajurit :

- Memiliki keberanian dan kemampuan untuk melindungi masyarakat

- Mampu mempertahankan keamanan dan stabilitas masyarakat

- Berorientasi pada perlindungan dan pertahanan

3.  Petani dan Pengrajin :

- Memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa

- Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

- Berorientasi pada produksi dan distribusi barang dan jasa

b   Kelebihan Struktur Masyarakat Menurut Plato 

- Setiap kelas memiliki peran yang jelas dan spesifik

- Masyarakat dapat berfungsi dengan efektif dan efisien

- Keadilan dan kebijaksanaan dapat tercapai

c.  Kekurangan Struktur Masyarakat Menurut Plato 

- Struktur masyarakat yang kaku dan tidak fleksibel

- Kurangnya mobilitas sosial antara kelas

- Potensi penindasan dan ketidakadilan terhadap kelas tertentu

E. Kritik Demokrasi Menurut Teori Plato 

Plato memiliki beberapa kritik terhadap demokrasi, yang dapat diringkas sebagai berikut:

1.  Kurangnya Kebijaksanaan : Plato percaya bahwa demokrasi dapat dikendalikan oleh emosi dan kepentingan pribadi, bukan oleh kebijaksanaan dan keadilan. Ia percaya bahwa rakyat biasa tidak memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang cukup untuk membuat keputusan yang baik.

2.  Ketidakstabilan : Plato percaya bahwa demokrasi dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh rakyat biasa dapat berubah-ubah dan tidak konsisten.

3.  Pengaruh Retorika : Plato percaya bahwa demokrasi dapat dipengaruhi oleh retorika dan pidato yang persuasif, bukan oleh kebenaran dan keadilan. Ia percaya bahwa para politisi dapat menggunakan retorika untuk memanipulasi rakyat dan mencapai tujuan pribadi.

4.  Kurangnya Akuntabilitas : Plato percaya bahwa demokrasi dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas karena rakyat biasa tidak memiliki kemampuan untuk memantau dan mengontrol tindakan pemerintah.

5.  Keterlibatan Emosi : Plato percaya bahwa demokrasi dapat melibatkan emosi dan kepentingan pribadi, bukan kebijaksanaan dan keadilan. Ia percaya bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh rakyat biasa dapat dipengaruhi oleh emosi dan kepentingan pribadi.

F.  Penentang Teori Politik Plato 

Teori politik Plato telah dikritik oleh banyak filsuf dan ilmuwan politik. Berikut adalah beberapa penentang teori politik Plato:

1.  Aristoteles : Aristoteles (384-322 SM) adalah murid Plato yang kemudian menjadi kritikus teori politik Plato. Aristoteles percaya bahwa teori politik Plato terlalu idealis dan tidak realistis. Ia percaya bahwa sistem politik yang ideal adalah sistem yang berdasarkan pada pengalaman dan observasi.

2.  Karl Popper : Karl Popper (1902-1994) adalah seorang filsuf yang mengkritik teori politik Plato dalam bukunya "The Open Society and Its Enemies". Popper percaya bahwa teori politik Plato adalah totalitarian dan tidak demokratis.

3.  John Rawls : John Rawls (1921-2002) adalah seorang filsuf politik yang mengkritik teori politik Plato dalam bukunya "A Theory of Justice". Rawls percaya bahwa teori politik Plato tidak mempertimbangkan keadilan distributif dan tidak memberikan kesempatan kepada individu untuk memilih tujuan hidup mereka sendiri.

 Kritik terhadap Teori Politik Plato 

1.  Totalitarianisme : Teori politik Plato telah dikritik karena dianggap totalitarian dan tidak demokratis.

2.  Kurangnya Fleksibilitas : Teori politik Plato telah dikritik karena dianggap tidak fleksibel dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi.

3.  Kurangnya Keadilan Distributif : Teori politik Plato telah dikritik karena dianggap tidak mempertimbangkan keadilan distributif dan tidak memberikan kesempatan kepada individu untuk memilih tujuan hidup mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA.

- Plato. (380 SM). Republik. Diterjemahkan oleh  Alexander M. (2007). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ¹ 

- Plato. (360 SM). Politik. Diterjemahkan oleh  Sofyan (2010). Yogyakarta: Pustaka Pelajar ¹

- Melling David. (2002). Jejak Langkah Pemikiran Plato. Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya ²

- Rapar J.H. (2005). Filsafat Politik Plato. Jakarta: RajaGrafindo Persada ²

- Alfan. M, Alfian. (2012). Menjadi Pemimpin Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama ³

- Filsafat Politik Plato. (1991). CV.Rajawali. Jakarta Utara ³

- Teori Politik Islam, terj. Abdul Hayyie al-. (2001). Khattani. Jakarta: Gema Insani Press ¹