PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR

Oleh : SRI RAHAYU, S.Pd.

Selasa, 2 Juni 2026

Prinsip pengembangan kurikulum adalah kaidah, asas, atau pedoman dasar yang harus dipegang dalam setiap tahap perancangan, pelaksanaan, dan penyempurnaan kurikulum SD/MI/SDLB. Prinsip ini berfungsi sebagai "kompas" agar pengembangan kurikulum tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional dan karakteristik peserta didik usia 6-12 tahun. Menurut Oliva 2009 dan Permendikbud No. 22/2016 tentang Standar Proses, prinsip pengembangan kurikulum harus bersifat komprehensif: mencakup filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Untuk Kurikulum Merdeka 2022, Kemendikbudristek merumuskan 8 prinsip utama yang menjadi acuan penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan KOSP.

A. Prinsip Berorientasi pada Tujuan Goal Oriented

a. Makna

Seluruh proses pengembangan kurikulum harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan jenjang. Tidak boleh ada kegiatan yang "mubazir" tanpa kontribusi ke tujuan.

b. Landasan Hukum

UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 3: Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab.

c. Implikasi ke SD

1. Setiap Capaian Pembelajaran CP harus diturunkan dari Tujuan Pendidikan Nasional.

2. Jika ada materi "menarik" tapi tidak mendukung CP Fase A/B/C, maka materi itu dipotong. Inilah dasar "esensialisme" Kurikulum Merdeka.

d. Contoh

Tujuan SD = literasi dasar. Maka 15 menit membaca setiap hari dimasukkan, sedangkan hafalan nama 34 gubernur dihapus.

B. Prinsip Berpusat pada Peserta Didik Child Centered

a. Makna

Anak, bukan guru atau mata pelajaran, menjadi titik tumpu pengembangan. Isi, metode, media, dan penilaian disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.

b. Landasan Psikologis

 Piaget 1952. Anak SD usia 6-12 tahun berada pada tahap operasional konkret. Ciri: berpikir logis hanya untuk benda nyata, belum mampu abstrak.

c. Implikasi ke SD

1. Isi

 Matematika Kelas 1 diajarkan pakai kelereng/biji, bukan rumus $a + b = c$ langsung.

2. Metode

 70% pembelajaran Kelas 1-2 = bermain edukatif sesuai Permendikbud 137/2014.

3. Penilaian

Rapor narasi, bukan angka. Karena anak usia SD harga diri rapuh, angka rendah melabeli "bodoh".

C. Prinsip Relevansi Relevance

a. Makna

Kurikulum harus menjawab 3 relevansi: relevansi dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan-teknologi.

b. Landasan Sosiologis

Masyarakat abad 21 butuh lulusan yang punya 4C: Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity.

c. Implikasi ke SD Kurikulum Merdeka

1. Relevansi Kini

 Masuk literasi digital dasar, etika bermedia sosial, anti-bullying sejak Kelas 4.

2. Relevansi Daerah

20% jam = Muatan Lokal. SD di Bali ada Bahasa Bali, SD di pesisir ada "Kemaritiman".

3. Relevansi Masa Depan

P5 tema "Gaya Hidup Berkelanjutan" untuk siapkan anak hadapi perubahan iklim.

D. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Effectiveness & Efficiency

a. Makna

 Mencapai tujuan maksimal dengan sumber daya minimal. "Less is More".

b. Landasan Teori

Esensialisme Bagley 1938. Sekolah harus mengajarkan "hal-hal esensial" yang paling fundamental untuk hidup.

c. Implikasi ke SD

1. Efektivitas

Fokus pada literasi dan numerasi. Setiap mapel wajib menumbuhkan keduanya, bukan hanya mapel Bahasa/Matematika.

2. Efisiensi

Kurikulum Merdeka potong 20% jam pelajaran dan 20% konten vs Kurikulum 2013. Tujuannya agar guru punya waktu untuk pembelajaran mendalam, bukan kejar tayang.

E. Prinsip Kontinuitas dan Keterpaduan Continuity & Integration

 Ada keterkaitan vertikal dan horizontal.

1. Kontinuitas Vertikal

 Materi Kelas 1-6 tersusun dari sederhana ke kompleks, konkret ke abstrak. Contoh: Konsep "lingkungan" Kelas 1 = merawat tanaman pot. Kelas 6 = dampak polusi + solusi.

2. Keterpaduan Horizontal

Antar mapel dalam 1 kelas saling menguatkan. Contoh: Tema "Kebersamaan" Kelas 2. Bahasa Indonesia = teks rukun, Matematika = penjumlahan jumlah siswa rukun, PPKn = sila 2 Pancasila, SBdP = lagu kebersamaan.

F. Prinsip Fleksibilitas Flexibility

a. Makna

Kurikulum tidak kaku. Memberi ruang bagi satuan pendidikan dan guru untuk menyesuaikan dengan konteks lokal.

b. Landasan Hukum

UU 20/2003 Pasal 38: Kurikulum disusun BSNP dan dikembangkan sesuai potensi daerah dan satuan pendidikan.

c. Implikasi ke SD Kurikulum Merdeka

1. CP per Fase, bukan per Kelas

 Guru Kelas 3 boleh ajarkan CP Fase B di semester 1, guru Kelas 4 menguatkan di semester 2.

2. ATP dan Modul Ajar

Guru bebas urutkan materi dan pilih metode. Tidak wajib RPP 13 komponen.

3. Pilihan Kurikulum

Sekolah boleh pilih Kurikulum Merdeka, 2013, atau Darurat sesuai kesiapan 2022-2024.

G. Prinsip Partisipatif Participatory

a. Makna

 Pengembangan kurikulum melibatkan semua pemangku kepentingan stakeholders, bukan hanya birokrat pusat.

b. Pelaku yang Dilibatkan

1. Internal

 Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik.

2. Eksternal

Orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi.

c. Implikasi ke SD

Penyusunan KOSP wajib rapat bersama komite sekolah. Tujuannya agar kurikulum mendapat dukungan masyarakat dan sesuai kebutuhan lokal.

H. Prinsip Berkelanjutan dan Evaluatif Sustainable & Evaluative

a. Makna

 Pengembangan kurikulum adalah siklus, bukan "sekali jadi". Harus ada evaluasi dan revisi berkelanjutan.

b. Landasan Teori

 Model Wheeler 1967: Evaluasi terjadi di setiap tahap, bukan hanya akhir.

c. Implikasi ke SD

1. Evaluasi Harian

Asesmen formatif tiap pertemuan untuk revisi pembelajaran besok.

2. Evaluasi Tahunan

Akhir tahun ajaran, sekolah evaluasi KOSP: CP mana yang belum tuntas, modul ajar mana yang sulit.

3. Evaluasi 5 Tahunan

BSKAP evaluasi kurikulum nasional. Hasil evaluasi 2021 melahirkan Kurikulum Merdeka karena Kurikulum 2013 dinilai terlalu padat.

DAFTAR PUSTAKA

Bagley, W. C. (1938). An essentialist platform for the school. The Educational Forum, 3(1), 7–14. [Landasan prinsip efektivitas-esensialisme]

Kemendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah [Lampiran: Prinsip pengembangan kurikulum]. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/120439/permendikbud-no-22-tahun-2016

Kemendikbudristek. (2022). Buku panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan (Bab 2: Prinsip pengembangan KOSP). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Oliva, P. F. (2009). Developing the curriculum (7th ed., Bab 5: Principles of curriculum development). Boston: Pearson.

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children (M. Cook, Trans.) [Landasan prinsip child-centered]. New York: International Universities Press.

Taba, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice (Bab 2: Principles of curriculum content selection). New York: Harcourt, Brace & World.

Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction (Bab 1: Selection of objectives sebagai prinsip utama). Chicago: University of Chicago Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Pasal 3, 38. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43078/uu-no-20-tahun-2003