TANTANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

TANTANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

Oleh : SRI RAHAYU, S.Pd.

Selasa, 2 Juni 2026

Implementasi kurikulum adalah proses penerjemahan dokumen kurikulum menjadi praktik pembelajaran nyata di kelas SD/MI/SDLB. Keberhasilan kurikulum tidak ditentukan oleh dokumennya, melainkan oleh implementasinya. Menurut Fullan 2007, 70% kegagalan reformasi kurikulum terjadi pada tahap implementasi, bukan pada tahap desain. Di Indonesia, implementasi Kurikulum Merdeka 2022 untuk SD menghadapi 6 tantangan utama yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Tantangan ini telah diidentifikasi oleh BSKAP, Balitbang, dan berbagai penelitian lapangan 2022-2025.

A. Tantangan Kesiapan dan Kompetensi Guru

Ini tantangan paling dominan. Kurikulum Merdeka menuntut pergeseran paradigma guru dari "teacher-centered" ke "student-centered" + "fasilitator asesmen".

a.  Masalah

1. Literasi Asesmen

68% guru SD masih kesulitan membedakan asesmen formatif vs sumatif. Banyak yang memasukkan nilai kuis harian ke rapor, padahal formatif tidak dinilai.

2. Desain Modul Ajar

 Guru terbiasa pakai RPP 13 komponen Kurikulum 2013. Sekarang dituntut buat "Modul Ajar" yang fleksibel + memuat diferensiasi konten, proses, produk. Survei Kemendikbud 2022: 54% guru "copy-paste" modul dari internet tanpa adaptasi.

3. Pembelajaran Berdiferensiasi

Mendesain 3 jalur belajar untuk 30 siswa butuh waktu 2-3 jam persiapan per pertemuan. Guru SD 1 orang mengajar semua mapel, beban kerja meningkat 30%.

b. Dampak

Pembelajaran di kelas tetap ceramah, P5 hanya jadi "hiasan", asesmen tetap angka 1-100.

B. Tantangan Sarana, Prasarana, dan Kesenjangan Wilayah 3T

Kurikulum Merdeka mensyaratkan literasi, numerasi, dan P5 yang butuh sumber belajar non-lembar kerja.

a.  Masalah

1. Akses Literasi

Target "15 menit membaca setiap hari" sulit di sekolah yang rasio buku siswa 1:5. Data BPS 2023: 41% SD di Papua, NTT, Maluku belum punya pojok baca.

2. Teknologi

Platform Merdeka Mengajar PMM dan asesmen berbasis digital butuh internet + LCD. Data Kemendikbud 2024: 29% SD di daerah 3T belum ada listrik stabil.

3. Alat Peraga P5

Proyek "Gaya Hidup Berkelanjutan" butuh bahan bekas, komposter. Sekolah urban mudah, sekolah di kepulauan sulit akses bahan.

b. Dampak

 Kesenjangan implementasi. SD di Jawa sudah pakai Chromebook, SD di 3T masih papan tulis kapur. Tujuan "kurikulum merata" tidak tercapai.

C. Tantangan Pemahaman Orang Tua dan Masyarakat

Kurikulum Merdeka mengubah "bahasa rapor" dari angka ke narasi, dan mengurangi PR.

a.  Masalah

1. Resistensi Rapor Narasi

72% orang tua di survei SMERU 2023 masih meminta "nilai 90, 100" sebagai bukti anak pintar. Narasi "Ananda mampu..." dianggap "tidak jelas, tidak kompetitif".

2. Mispersepsi "Merdeka = Bebas"

Ortu mengira anak tidak ada PR = tidak belajar. Padahal "tidak ada PR rutin" diganti "tugas bermakna". Akibatnya ortu menambah les privat berlebihan.

3. Ekspektasi Ujian

Ortu khawatir anak SD tidak drill soal = tidak siap AKM, tidak siap masuk SMP favorit.

b. Dampak

 Guru mendapat tekanan ganda. Di kelas pakai Kurikulum Merdeka, di rumah ortu paksa les Kurikulum 2013.

D. Tantangan Administrasi dan Beban Kerja Guru

Tujuan Kurikulum Merdeka "mengurangi administrasi" belum sepenuhnya tercapai.

a.  Masalah

1. Dualisme Kurikulum

Tahun 2022-2024 sekolah boleh pilih Kurikulum Merdeka, 2013, atau Darurat. Pengawas + dinas pendidikan minta laporan 3 versi, guru bingung.

2. Dokumentasi P5

 Proyek P5 wajib didokumentasikan: modul, foto, video, laporan. Untuk 6 dimensi P5 x 2 proyek/tahun = 12 dokumen. Guru SD bilang "waktunya habis untuk ngetik, bukan ngajar".

3. Bimtek Berlapis

Guru ikut Bimtek Kurikulum Merdeka dari pusat, provinsi, kabupaten, sekolah swasta. Materi tumpang tindih, guru "overdosis pelatihan".

b. Dampak

Guru burnout. Fokus bergeser dari siswa ke "laporan ke atasan".

E. Tantangan Konsistensi dan Kualitas Capaian Pembelajaran CP

CP dirancang per fase A=1-2, B=3-4, C=5-6 untuk fleksibilitas. Tapi ini melahirkan masalah baru.

a.  Masalah

1. Vertikalitas CP

Guru Kelas 3 tidak tahu pasti apa yang sudah diajarkan guru Kelas 2, karena CP-nya sama "Fase B". Akibatnya ada materi yang dobel, ada yang terlewat.

2. Interpretasi CP Berbeda

CP Bahasa Indonesia "menemukan unsur cerita" ditafsirkan guru A = cukup sebut tokoh, guru B = harus analisis alur + amanat. Standar minimum tidak sama.

3. Buku Teks

Buku teks pelajaran Kurikulum Merdeka terbit bertahap 2022-2024. Tahun 2022/2023 banyak sekolah belum dapat buku, guru pakai LKS penerbit yang masih berbasis KD.

b. Dampak

Mutu lulusan SD antar sekolah tidak seragam, meski CP-nya sama.

F. Tantangan Evaluasi dan Akuntabilitas

Kurikulum Merdeka menekankan asesmen formatif, tapi sistem akuntabilitas nasional belum sepenuhnya berubah.

a.  Masalah

1. AKM vs Asesmen Formatif

Asesmen Kompetensi Minimum AKM tetap model tes besar-besaran kelas 5. Guru merasa "ujung-ujungnya drill soal AKM", sehingga pembelajaran harian kembali teacher-centered.

2. Pengawas Sekolah

Banyak pengawas masih menilai guru pakai instrumen Kurikulum 2013: "apakah RPP 13 komponen lengkap?". Guru yang pakai modul ajar 2 halaman dianggap "malas".

3. Data dan Umpan Balik

 Hasil asesmen formatif guru di kelas tidak terhubung ke sistem data nasional. Jadi pembuat kebijakan tidak punya data real-time "di mana siswa kesulitan".

b. Dampak

Guru "sandiwara" saat supervisi: pakai Kurikulum Merdeka, tapi harian pakai cara lama yang "aman" di AKM.

DAFTAR PUSTAKA

BSKAP Kemendikbudristek. (2023). Laporan evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka tahap awal. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4th ed., Bab 7: Factors affecting implementation). New York: Teachers College Press.

Kemendikbudristek. (2022). Buku saku tanya jawab Kurikulum Merdeka (Bab 4: Tantangan dan FAQ). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2024). Data pokok pendidikan Dapodik semester ganjil 2024/2025 [Statistik sarana SD 3T]. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Prastowo, A. (2023). Beban administrasi guru SD dalam implementasi P5 Kurikulum Merdeka. Jurnal Manajemen Pendidikan, 12(1), 78–92.

SMERU Research Institute. (2023). Persepsi orang tua terhadap rapor narasi Kurikulum Merdeka (Policy brief No. 15). Jakarta: SMERU Research Institute.

Sujatmiko, B., et al. (2023). Guru readiness in implementing differentiated instruction in Kurikulum Merdeka. Jurnal Pendidikan Dasar, 14(2), 145–160.