Rahayu Blog

  l Ilmu Politik tidak berdiri sendiri. Sebagai bagian dari rumpun Ilmu Sosial, Ilmu Politik memiliki hubungan yang erat, saling melengkapi, dan saling mempengaruhi dengan disiplin ilmu lain. Hubungan ini penting agar analisis terhadap fenomena politik menjadi lebih komprehensif dan tidak parsial. A. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU HUKUM a. Titik Temu      Hukum merupakan produk dari proses politik. Pembuatan undang-undang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang merupakan aktor politik. b. Perbedaan Fokus      Ilmu Politik mengkaji proses pembuatan hukum, kekuasaan di balik hukum, dan dampak politik dari hukum. Sedangkan Ilmu Hukum mengkaji substansi, sistem, dan penegakan hukum itu sendiri. c . Contoh      Pengesahan UU KPK, judicial review di MK, dan politisasi hukum dalam pemilu. B. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN SOSIOLOGI a. Titik Temu      Keduanya mengkaji masyarakat. S...

  Mempelajari ilmu politik memiliki manfaat yang bersifat akademis, praktis, dan sosial. Ilmu politik tidak hanya relevan bagi mahasiswa dan akademisi, tetapi juga bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat ini muncul karena objek kajian ilmu politik berkaitan langsung dengan kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan publik. A. MANFAAT AKADEMIS 1. Mengembangkan Pemahaman Teoretis tentang Politik      Ilmu politik memberikan kerangka konseptual dan teori untuk memahami fenomena politik secara sistematis. Mahasiswa dapat menganalisis konsep kekuasaan, negara, demokrasi, dan keadilan secara ilmiah dan tidak berdasarkan asumsi. 2. Melatih Cara Berpikir Kritis dan Rasional      Dengan pendekatan empiris dan analitis, ilmu politik melatih mahasiswa untuk berpikir logis, objektif, dan berbasis data dalam menilai peristiwa politik. 3. Menghasilkan Penelitian dan Pengembangan Ilmu      Ilmu...

    Ruang lingkup ilmu politik adalah keseluruhan bidang kajian, objek, dan persoalan yang menjadi fokus studi ilmu politik. Ruang lingkup ini bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan kehidupan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Secara umum ruang lingkup ilmu politik dapat dibagi menjadi 2: ruang lingkup tradisional dan ruang lingkup modern. A. RUANG LINGKUP TRADISIONAL ILMU POLITIK Ruang lingkup tradisional menitikberatkan pada kajian kelembagaan dan normatif. Pendekatan ini dominan sebelum Perang Dunia II. 1. Negara      Mengkaji pengertian negara, unsur-unsur negara, asal-usul negara, fungsi negara, dan bentuk-bentuk negara: kesatuan, federal, dan konfederasi. 2. Pemerintahan      Mempelajari bentuk pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Serta sistem pemerintahan yang berlaku di berbagai negara. 3. Kedaulatan      Teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan r...

Hakikat ilmu politik adalah esensi, kedudukan, dan sifat dasar ilmu politik sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji fenomena kekuasaan dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Ilmu politik berusaha memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku politik manusia secara sistematis, empiris, dan rasional. A. PENGERTIAN HAKIKAT ILMU POLITIK Secara etimologi, kata "politik" berasal dari bahasa Yunani politikos yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan polis atau negara kota. Sedangkan "ilmu" berarti pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah.  Dengan demikian, Ilmu Politik dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji negara, pemerintahan, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat. Menurut Miriam Budiardjo, Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, pemerintahan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan serta proses politik. Menurut Harold Lasswell, definisi k...

  Relevansi hakikat hukum di Indonesia berarti sejauh mana konsep “apa sebenarnya hukum itu” sebagaimana dikaji filsafat hukum, terwujud dan diaplikasikan dalam sistem ketatanegaraan, pembentukan peraturan, serta penegakan hukum nasional. Indonesia tidak menganut satu aliran murni, melainkan memadukan berbagai aliran sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945. A. Dasar Konstitusional Relevansi Hakikat Hukum Relevansi hakikat hukum di Indonesia memiliki pijakan konstitusional yang tegas: 1. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)   “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Rechtsstaat.  Menegaskan hakikat hukum sebagai pembatasan kekuasaan. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Seluruh tindakan pemerintah harus berdasar hukum. Ini mencerminkan unsur “kepastian hukum” dari teori Gustav Radbruch dan ciri Rechtsstaat aliran positivisme. 2. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum   Sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Ra...

Hakikat hukum quid est ius dipahami secara berbeda oleh tiap aliran filsafat hukum. Perbedaan ini terjadi karena tiap aliran memiliki sudut pandang ontologis dan epistemologis yang berlainan tentang sumber, sifat, dan tujuan hukum. Pemahaman berbagai aliran penting agar tidak terjebak pada satu definisi hukum yang sempit. A. Aliran Hukum Alam - Natural Law School a. Tokoh utama Plato, Aristoteles, St. Thomas Aquinas, Hugo Grotius, John Locke.   b. Hakikat hukum Hukum bersumber dari kodrat alam, akal budi manusia, dan kehendak Tuhan. Ada “hukum alam” lex naturalis yang bersifat universal, abadi, dan mendahului hukum buatan manusia lex humana. Hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam kehilangan hakikatnya sebagai hukum.  c. Ciri hakikat hukum menurut aliran ini 1. Objektif dan universal Berlaku untuk semua manusia tanpa dibatasi waktu dan tempat. Contoh: larangan membunuh, kejujuran, keadilan.  2. Bersifat moral  Hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Ke...